Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Analisis Gender)

Oleh : Afif Amrullah

A. Pendahuluan

Isu gender, dewasa ini telah menjadi isu besar yang mewarnai berbagai aspek kehidupan, baik di bidang epistimologi, ilmu pengetahuan, bidang hukum, ekonomi, politik, budaya dan bahkan di bidang keagamaan. Yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan. Adapun perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin (sex) yang merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya sejak lahir hingga akhir hayat, secara permanen akan tetap berbeda.

Gender adalah behavioral diffrences antara laki-laki dan perempuan yang socially constructed, yaitu perbedaan yang bukan kodrati atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, perbedaan gender ini bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat dan bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan perbedaan biologis (sex) bersifat tetap, tidak berubah. Indonesia, dengan kulturnya yang bercorak patriarki, secara sadar maupun tidak, telah mengkonstruksi perbedaan gender yang cenderung menguntungkan kaum laki-lakidan memposisikan perempuan pada posisi subordinat. Jika semenjak kecil, anak laki-laki di doktrin tabu menangis, tabu merasa takut, tabu berfisik lemah, sedangkan perempuan dianggap wajar mengeluarkan air mata, wajar merasa takut dan bahkan diharuskan bersikap gemulai, hal itu sesungguhnya merupakan proses konstruksi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan gender, sehingga dalam perkembangannya fisik perempuan menjadi lentur, sedangkan laki-laki berfisik kokoh, perempuan bersifat pemalu, sedangkan laki-laki pemberani, perempuan menjadi cengeng, mudah terharu, sedangkan laki-laki pada umumnya sulit menangis.

Doktrin Perbedaan gender seperti diatas sesungguhnya tak perlu digugat dan dipersoalkan, sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tersebut telah melahirkan hubungan dan peran gender yang tidak berkeadilan. Berdasarkan analisis gender, telah dikemukakan oleh banyak pakar yang mempunyai atensi terhadap masalah-masalah perempuan, bahwa adanya perbedaan gender, setidak-tidaknya telah menimbulkan empat persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan, yakni sebagai berikut:

Pertama, maraknya perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan. Karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering dianggap sebagai makhluk second yang layak untuk diperlakukan secara diskriminatif.

Kedua, perempuan sering menjadi sasaran empuk dari tindak marginalisasi (pemiskinan ekonomi). Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan sering dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, tunjangan anak, dan lain sebagainya.

Ketiga, perbedaan gender juga telah menyebabkan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, seperti perkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun kekerasan berupa pelecehan sexual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki.

Keempat, perempuan sering menjadi korban ketidakadilan berupa burden, yaitu beban kerja domestik yang sangat berat, yang banyak dialami perempuan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Aturan yang secara tegas melarang tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan, sesungguhnya juga telah dituangkan di dalam UU No 7 tahun 1984, yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 1984, yaitu tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. UU No 7 Tahun 1984, merupakan ratifikasi terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang biasa di singkat dengan CEDAW.

Undang-undang mempengaruhi kehidupan setiap anggota masyarakat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Pasal-pasal yang mendikotomikan antara sektor publik yang identik dengan laki-laki, dan sektor domestik yaitu rumah tangga sebagai tempat perempuan seharusnya berada, menjadi sumber relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang mendikotomikan publik dan domestik itu yang harus diganti bila ingin menghasilkan UU yang lebih adil untuk suami dan isteri.

Ajaran agama (fiqih) yang berkembang di sekitar kita merupakan salah satu faktor penghambat yang paling dominan di antara beberapa faktor penghambat yang lain seperti budaya, politik, dan ekonomi. Misalnya dalam salah satu ajarannya, Islam, paling tidak fiqih, terlepas dari otensitas dan validitasnya, menyatakan bahwa harga perempuan adalah separo harga laki-laki. Separo di sini tidak saja fisikalnya, tetapi juga haknya. Implikasi langsung dari ajaran ini adalah, hak yang dimiliki kaum perempuan menjadi lebih sedikit dan sebaliknya, kewajibannya malah lebih besar. Oleh karena itu, harus dilakukan usulan-usulan mengenai kemungkinan-kemungkinan dilakukannya perubahan (dekonstruksi) atas ajaran-ajaran fiqih

Dari Al Qur’an didefinisikan kembali jenis-jenis hubungan perkawinan yang sudah ada sebelumnya, dengan menetapkan berbagai tujuan dan tolok-ukur perilaku yang berbeda. Dijelaskan bahwa manusia diharapkan untuk menikah, dan bahwa yang demikian itu adalah alami, baik, dan ditetapkan oleh kehendak Allah. Al Qur’an menyatakan : dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah (QS Adz-Dzariyaat (51):49). Apabila kita mempelajari tujuan dari Al Qur’an (maqashid syari’ah) yang memiliki prinsip-prinsip universal tentang keadilan, kesetaraan, demokrasi dan pergaulan yang baik, maka pembentukan fiqih Munakahah Indonesia haruslah mengemban keempat prinsip tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

B. Latar Belakang: Konteks Sejarah

Lahirnya UUP No. 1/1974 pada hakekatnya telah melewati suatu proses panjang dari rentetan perjuangan kaum perempuan di Indonesia menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak asasinya. Setidaknya kita bisa mencatat sejak perjuangan R.A. Kartini baik melalui surat-suratnya yang menceritakan kegelisahan beliau terhadap kondisi kaumnya maupun melalui pengalamannya sendiri dalam keluarganya. Sepanjang hidupnya beliau menentang kungkungan tradisi yang ditanamkan lewat institusi keluarga dan perkawinan, termasuk ketika beliau pada akhirnya tidak berdaya menolak poligami, bentuk kekerasan yang paling nyata atas harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Isu persamaan atau ‘emansipasi’ yang digulirkan Kartini selanjutnya memberi inspirasi pada perempuan-perempuan sesudahnya yang percaya bahwa tidak mungkin menghapus masalah perempuan tanpa berorganisasi dan melakukan aksi perubahan yang nyata. Sejak itu muncullah organisasi-organisasi perempuan dan gerakan perempuan yang mengkritisi berbagai kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan sampai kemudian menggiring pada upaya lahirnya UUP. Catatan kekinian yang menguatkan kondisi perempuan yang tertindas dan terhisap (dimiskinkan secara ekonomi dan dinomor duakan secara politik). Secara ekonomi adalah 50% dari perempuan Indonesia adalah tani miskin. Data teresbut dikuatkan dengan peningkatan angka kemiskinan pada pemerintahan rezim SBY-Kalla yang naik setiap tahunya, yaitu sebesar 17,8% (39,05 juta jiwa) pada tahun 2006 dibanding tahun 2005 dengan presentasi 16,0% dari total penduduk Indonesia. Dari 39,05 juta jiwa warga miskin tersebut 14,49 juta jiwa hidup di kota dan 24,81 juta jiwa hidup didesa. Sedangkan angka partisipasi perempuan yang bekerja disektor pertanian hanya mencapai 26% saja. Dengan demikian nyata bahwa sebagian besar dari perempuan Indonesia hidup menggantungkan diri dari tanah dalam tatnan social yang feudal sebagai tani miskin dan buruh tani (brosur propaganda FMN memperingati HPI 8 Maret 2008). Ini membuktikan perempuian disegala lini disubordinasikan dan dimarjinalkan termasuk dalam UUP no. 1 tahun 1974.

Jelas kaum perempuan berkepentingan dengan adanya UUP. Mewujudkan UUP yang mengangkat harkat dan martabat perempuan merupakan harapan dari semua kelompok perempuan saat itu. Tambah lagi menjelang tahun-tahun lahirnya UUP, berbagai masalah di seputar perkawinan semakin menguat dan menjadi keprihatinan organisasi-organisasi perempuan, antara lain kasus poligami, kawin paksa, kawin anak-anak, perceraian dan perkawinan sewenang-wenang.

C. Substansi UUP: Sebuah Ambivalensi yang Mengukuhkan Subordinasi Perempuan.

Meskipun UUP dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, namun bila melihat dari substansi pasal-pasalnya, terdapat ambivalensi yang cukup mendasar dan kembali mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami). Di satu sisi misalnya, pasal 31 ayat 2 menjelaskan adanya kapasitas dan kemampuan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam mengelola rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Mereka juga sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Namun di dalam pasal 31 ayat 3 terdapat ketentuan yang mendudukkan laki-laki sebagai sentral figur keluarga, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Selain itu mengukuhkan stereotype peran seksual perempuan sebagai pekerja domestik. Lewat UUP jugalah privilis seksual laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu, dilegitimasi dan diatur.

Melihat kenyataan ini, maka pendapat yang mengatakan bahwa UUP adalah respon dari pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk mengubah status hukum perempuan, tidak sepenuhnya benar. UUP yang dilahirkan dalam era orde baru dengan strategi pertumbuhan ekonomi itu justru membakukan domestikasi perempuan. Domestikasi ini mengarah pada penjinakan, segregasi dan upaya depolitisasi perempuan. Domestikasi juga menghasilkan kepatuhan pekerja perempuan dengan bayaran rendah (karena dianggap bukan pencari nafkah utama) untuk menunjang industri terutama industri ringan yang berorientasi eksport.

Tidak terlalu mengejutkan bahwa UUP sejauh ini terlihat masih jauh dari harapan kelompok perempuan. Kerna bila kita simak dari proses pembentukannya, UUP pada dasarnya merupakan cerminan pertarungan dari tiga kelompok kepentingan yang ada saat itu. Pertama, adalah negara/pemerintahan Orde Baru yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya (Ideologi pembangunanisme). Kedua, agama dengan kepentingan pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya. Terakhir, perempuan, meskipun merupakan kelompok yang paling awal mengambil momentum pembahasan RUU sebagai sebuah kesempatan untuk memperjuangkan perbaikan nasib, secara perlahan-lahan tersingkir ke pinggir arena dan menyerah terhadap kepentingan pihak lain yang semakin melanggengkan struktur yang tidak adil tersebut.

Ketika berbicara kedudukan suami-istri pada pasal 79 dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Jika dicermati lebih jauh, pasal ini telah berhasil membakukan peran domestik rumah tangga pada perempuan. Perempuan hanya bekerja di wilayah domestik, sementara laki-laki selalu di luar. Laki-laki adalah pemimpin, sementara perempuan adalah yang dipimpin.

Padahal kenyataan di masyarakat tidak selamanya demikian. Kalau dalam pasal tersebut laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga, Biro Pusat Statistik (BPS) justru mengatakan bahwa satu dari sembilan keluarga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Maka dari itu,UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 kurang melihat realitas yang ada di masyarakat.

Dalam UU Perkawinan maupun KHI yang berisi bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan pengadilan atau pemerintah yang berwenang. Tak boleh ada perceraian yang dilakukan tanpa peradilan. Tapi kenyataan di masyarakat berbicara lain. Suami bisa saja melakukan perceraian tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, perempuan, tidak semudah itu bisa melakukannya. Ia harus melakukan gugatan perceraian lebih dulu. Ada istilah yang berbeda menyangkut prosedur perceraian antara suami dan isteri. Untuk laki-laki digunakan istilah permohonan bercerai, sementara bagi perempuan digunakan istilah gugatan bercerai. Kalau perempuan sudah masuk dalam kasus ini, persoalannya tentu menjadi tidak mudah.

adanya inkonsistensi KHI dalam persoalan ini. Dikatakan bahwa asas perkawinan Islam adalah monogami. Tapi ayat lain mengatakan bahwa poligami dibolehkan dengan empat syarat yang dikemukakan dalam pasal yang sama. Saya pikir, ada inkonsistensi antar-ayat dalam satu pasal yang sama. Jika asasnya adalah monogami, maka tidak boleh ada celah bagi poligami agar tak terjadi keresahan sosial. Ruang untuk itu mesti dibatasi sesempit mungkin. Ternyata KHI masih memberi kelonggaran bagi terjadinya poligami. Itulah yang menjadi titik keresahan kita, karena poligami menimbulkan berbagai dampak dalam wujud problem sosial-budaya di masyarakat. Kita mempunyai data untuk memperkuat proposisi ini.

Yang dimaksud perwalian dalam KHI adalah perwalian atas anak perempuan ketika dia akan menikah. Selama ini, KHI sama sekali tidak memberi peluang pada ibu untuk menjadi wali bagi pernikahan anaknya. Bila kita pikir lebih jauh, persoalan ini jelas-jelas sangat diskriminatif. Bagaimana mungkin, seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan anaknya tidak bisa mewakili suaminya yang telah tiada, misalnya, untuk menjadi wali bagi pernikahan anaknya sendiri. Padahal, ibu seringkali adalah orang yang paling mengerti tentang anaknya dan mampu untuk melakukan itu. Lucunya, kadang yang menjadi wali justru anak laki-laki (kakak, misalnya) dengan melangkahi hak ibunya.

Jadi, perlu dikembangkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks kita di Indonesia agar bisa mengadopsi budaya dan realitas yang kita hadapi. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan luar biasa antara hukum dan realitas masyarakat itu sendiri. Kalau begitu adanya, apa gunanya produk hukum kita buat.

Bukan hanya cerai liar, perkawinan liar pun banyak terjadi. Sebanyak 40% peristiwa perkawinan di masyarakat, ternyata tidak tercatat di kantor catatan sipil. Perlu diingat, perkawinan liar semacam ini, sebetulnya sangat merugikan, khususnya bagi kalangan perempuan dan anak-anak.

Semangat utama KHI, juga mengatur agar perceraian tidak dilakukan secara semena-mena. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyatakan bahwa dia akan menceraikan istrinya dengan alasan tertentu. Lalu pihak KUA membaca, apakah alasan yang dikemukakan masuk akal atau tidak. Terlebih dahulu ada upaya untuk mendamaikan mereka yang berperkara.

Harta gono-gini adalah hasil kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sementara kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan tidak termasuk di dalam kategori harta gono-gini. Dan ketika suami-isteri bercerai, semua harta yang diperoleh secara bersama dalam ikatan perkawinan harus dibagi dua. Apakah suami bekerja atau tidak, sama saja statusnya. Kalau istri tidak bekerja di luar rumah, dia juga mendapat 50 persen dari harta gono-gini tersebut.

Yang paling mendasar yang harus diubah adalah, pertama, mengubah keseluruhan pasal-pasal KHI yang masuk kategori bias gender dan tidak memberi perlindungan memadai terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Kedua, dari perspektif pluralisme agama, juga terdapat banyak hal yang harus kita ubah. Kita berkeinginan agar KHI lebih mantap posisinya dalam konteks pluralisme agama, serta dalam konteks membangun masyarakat Indonesia yang lebih demokratis.

D. Perkembangan Situasi Perempuan dan Wacana Hak-hak Asasi Manusia : Pentingnya Amandemen UUP

Sudah 29 tahun, masa yang dilewatkan oleh UUP ini sejak tahun lahirnya 1974. Dalam rentang waktu yang sedemikian lama dan panjang tersebut, adalah wajar bila banyak perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya berkaitan dengan situasi perempuan. Misalnya, fenomena perempuan sebagai kepala rumah tangga yang dari tahun ke tahun terus meningkat, hal mana tidak bisa dijelaskan melalui UUP yang membatasi hanya suami yang menjadi kepala rumah tangga.

Selain itu, perkembangan wacana hak-hak asasi manusia secara internasional telah mendorong banyak pihak untuk mewujudkan pengakuannya secara konkret di tingkat nasional dalam berbagai bentuk pengakuan hukum (legal instrument). Sejak dari UU HAM, UU Pengadilan HAM sampai pada UU Perlindungan Anak yang membatasi usia anak adalah di bawah 18 tahun. UUP yang masih menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun jelas tertantang dengan adanya perkembangan terakhir ini. Artinya UUP bisa dikategorikan melegitimasi pernikahan anak-anak menurut wacana terakhir HAM ini «

Perempuan Indonesia Bangkit Melawan Penindasan !

About these ads

No comments yet

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: