Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia; Analisis Yuridis RUU BHP

Oleh : Afif Amrullah*

Sekedar Prolog.

KABUT GELAP PENDIDIKAN DI INDONESIA.

Pendidikan adalah proses dialektika manusia untuk mengembangkan kemampuan akal pikirnya, menerapkan ilmu pengetahuan dalam menjawab problem-problem sosial serta mencari hipotesa-hipotesa baru yang kontekstual terhadap perkembangan manusia dan zaman. Pendidikan merupakan media untukmencerdaskan kehidupan bangsa yang secara langsung dapat memperbaiki taraf kesejahteraan rakyat bangsa itu, sekaligus sebagai instrumen yang akan melahirkan tenaga-tenaga intelektual dan praktisi sebagai penopang bagi perkembangan hidup masyarakat. Pendidikan adalah salah satu pendorong kemajuan menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berdaulat dan demokratis.(Buletin PERLAWANAN edisi : 4 Maret 2005,hlm.9)
Pendidikan sebagai sebuah pranata sosial berfungsi melestarikan kebudayaan antargenerasi. Kebudayaan, dengan sendirinya merupakan produk interaksi sosial, di mana di dalamnya saling jalin faktor-faktor ekonomi dan politik. Masyarakat bukan sebuah benda mati yang inert, tetapi sistem yang dinamik. Kampus dan sekolah berada di tengah masyarakat yang bergejolak (kadang evolusioner, namun tak jarang muncul dalam bentuk letupan-letupan revolusi). Maka pendidikan tidak mungkin lari dari persoalan-persoalan sosial, betapapun diklaim bahwa warga kampus memiliki keunikannya sendiri sebagai bagian dari komunitas intelektual.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun suatu negara, karut marutnya pendidikan pada suatu bangsa dapat dipastikan masyarakatnya tidak mampu membangun bangsanya, itulah sebabnya negara-negara maju menempatkan pendidikan pada posisi yang paling utama.
Dunia penididkan
Indonesia masih berada dalam kabut gelap bagi sebagian besar rakyat, pendidikan selama ini hanya menjadi alat legitimasi bagi penguasa yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Pendidikan bagaikan menara gading; begitu megah jika dlihat tetapi tidak bisa dirasakan dan dinikmati keberadaanya oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

KOMERSIALISASI PENDIDIKAN ADALAH BENTUK LEPASNYA TANGGUNG JAWAB NEGARA
International Conference on Implementing Knowledge Economy Strategies di Helsinki, Finlandia pada bulan Maret 2003, telah melahirkan apa yang disebut Knowledge Economy. Konsep ini adalah hal baru di sektor pendidikan yang dipakai di negara-negara dunia pertama. Apakah Knowledge Economy? Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya, maka industri di negara-negara maju membutuhkan kualifikasi buruh yang tidak saja terampil di bidangnya, namun juga mampu menguasai sistem teknologi dan informasi yang dipakai secara luas dalam dunia profesional.(Buletin PERLAWANAN edisi : 4 Maret 2005,hlm.6)
Konsep Knowlegde Economy kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan WTO (World Trade Organisation) yang menghasilkan kesepakatan bersama antar negara-negara yang tergabung dalam WTO. Kesepakatan itu dirangkum dalam GATS (General Agreement On trade Service) yang menghasilkan keputusan cukup controversial bagi negara-negara dunia ketiga yaitu komersialisasi pendidikan atau pendidikan dimasukkan dalam bidang jasa yang layak untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Dan parahnya lagi,
Indonesia meratifikasi kesepakatan tersebut. Follow up atau tindak lanjut dari ratifikasi kesepakatan tersebut adalah membuat Rancangan Undang Undang mengenai Badan Hukum Pendidikan. Tema sentral RUU BHP tersebut adalah komersialisasi pendidikan di Indonesia (baca : lepasnya tanggung jawab Negara dalam membiayai pendidikan).
Di tengah kontroversi seputar RUU BHP, pasti kita bertanya, “ada apa di balik RUU BHP?”. Sebenarnya, RUU BHP merupakan tindak lanjut (follow up) dari UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003. Tujuannya, agar lembaga/institusi pendidikan berstatus badan hukum, dengan alasan otonomi, akuntabilitas dan efisiensi. Benarkah demikian? atau justru sebaliknya? Parahnya, RUU ini merupakan hasil ratifikasi pemerintah terhadap General Agreement On trade Service (GATS) WTO tentang jasa pendidikan. Padahal WTO merupakan salah satu organisasi dari negara-negara imperialis dan koorporasi-koorporasinya yang telah menyeret jutaan rakyat di belahan dunia dalam kemiskinan dan keterbelakangan.(PERLAWANAN edisi : 7, Oktober 2005, hlm. 5).

TELA’AH YURIDIS ATAS RUU BHP
Pro dan kontra mengenai Badan Hukum Pendidikan semakin mencuat kepermukaan belakangan ini, siring meningkatnya letupan-letupan protes terhadap rencana pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Pro dan kontra tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah yang berencana memprivatisasikan atau mengkomersilkan pendidikan dalam negeri untuk menjadikan pendidikan (utamanya Pendidikan Tinggi) sebagai barang dagangan (baca:Bisnis jasa) melalui regulasi baru setelah UU Sisdiknas tahun 2003 yaitu Badan Hukum Pendidikan.
RUU BHP ini merupakan “pesanan” pihak kapitalis internasional karena
Indonesia memiliki potensi besar untuk dijadikan lahan bisnis bidang pendidikan, dengan jumlah penduduk yang cukup besar sehingga potensi untuk meraup keuntungan besar ada didepan mata.
Badan Hukum Pendidikan adalah mandat dari UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 53. ada banyak kejanggalan besar dalam RUU BHP, dalam pasal 1 disebutkan :

2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah BHP yang didirikan oleh Pemerintah.

3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah BHP yang didirikan oleh pemerintah daerah.

4. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah BHP yang didirikan oleh masyarakat.

5. Pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan BHP.

6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. (pasal 1)

Dalam pasal tersebut disebutkan, pendiri BHP adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Artinya, pemerintah telah melepas tanggung jawbnya untuk menyelenggarakan pendidikan dengan menyerahkan kepada masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau statuta dasar Negara kita (UUD 1945), dalam UUD 1945 yang secara jelas disebutkan pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk membiayainya. Disebutkan juga dalam pasal 3 ayat tentang pengelolaan secara mandiri yang berbasiskan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah atau Otonomi Pendidikan Tinggi.

BHP bertujuan memajukan satuan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi. (pasal 3)

Dalam prakteknya, MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) atau Otonomi Kampus tidak berjalan sesuai harapan, praktek MBS atau OTKAM justru telah membawa dampak kenaikan biaya pendidikan dan sulitnya akses pendidikan. Dengan OTKAM atau pemberian kebebasan kepada pihak lembaga pendidikan untuk mengatur sendiri kurikulum dan sumber dana untuk membiayai pendidikan, lembaga pendidikan tinggi dapat menaikkan biaya pendidikan karena sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah, jika tidak bias menarik dana dari peserta didik maka lembaga pendidikan dapat mencari pemodal untuk membiayai pendidikan, bukankah ini bentuk komersialisasi pendidikan?

Salah satu prinsip pengelolaan BHP harus “nirlaba” atau tidak mencari keuntungan, sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam RUU BHP pasal 4 ayat (1)

Dalam pengelolaan dana secara mandiri, BHP didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih….( pasal 4 ayat [1] )

tetapi pasal 8 ayat (3) poin c tentang pendirian dan pengesahan, BHP harus memiliki kekayaan awal atau modal awal yang terpisah dari kekayaan pendiri.

Pendirian BHP harus memenuhi syarat:

a. mempunyai tujuan di bidang pendidikan formal;

b. mempunyai struktur organisasi;

c. mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri; dan

d.mempunyai organ penentu kebijakan umum tertinggi. (pasal 8 [3] poin c)

pasal ini megindikasikan, sebuah BHP harus memiliki kekayaan yang dia hasilkan sebelum menjadi BHP. Pertanyaannya, dari mana kekayaan itu diperoleh? Tentu saja dengan mencari akses-akses pebiyayaan yang lebih luas lagi melalui kenaikan biaya pendidikan atau dengan mencari investor, apakah ini bukan bentuk privatisasi?. Artinya ini bertentangan dengan prinsip “nirlaba” dan kedudukanya sebagai penyelenggara pendidikan.

Upaya mengarahkan pendidikan Indonesia kearah komersialisasi semakin terlihat jelas, karena pada pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan, BHP diperbolehkan mendirikan dan mengelola lebih dari satu jenjang, jenis dan/atau satuan pendidikan.

(2) BHPP dan BHPM dapat menyelenggarakan satu atau lebih jenjang dan jenis pendidikan.

(3) BHPPD dapat menyelenggarakan satu atau lebih jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah dalam satu atau lebih jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan/atau pendidikan khusus. (pasal 7 ayat [2] dan [3] )

Ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada institusi pendidikan untuk terus memperbesar pengelolaan lubang penghasilan mereka. Institusi pendidikan dapat mengelola lebih dari satu satuan pendidikan , yang akan memungkinkan terjadinya monopoli atau penguasaan ditangan sejumlah yayasan, kampus ataupun sekolah-sekolah tertentu yang bermodal besar dan mempunyai pengaruh.

Dalam pasal 9 ayat (2), pembuatan dan perubahan anggaran dasar BHP dilakukan oleh pendiri. Artinya, segala aturan tentang BHP berada ditangan sepenuhnya di tangan pendiri. Tetapi jika bicara sekolah atau kampus, bukan hanya pengelola saja, tetapi ada guru, murid, dosen, mahasiswa dan para karyawan yang justru menjadi factor menentukan dalam sekolah atau kampus. Artinya ini menunjukkan sisi tidak demokratisnya

Pasal 12 ayat (1) meneyebutkan, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi dapat mendirikan BHP di Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan BHP yang ada dalam negeri.

“Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP di Indonesia melalui kerja sama dengan BHP Indonesia yang telah ada ( pasal 12 ayat [1] )”

Ini mengindikasikan terbukanyan peluang investor asing untuk berinvestasi di dunia pendidikan Indonesia serta membuka “kran” bagi masuknya budaya atau tarnformasi budaya asing (budaya Imperialisme) yang bertentangan dengan budaya Indonesia.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) disebutkan untuk menentukan kebijakan umum tertinggi di BHP dilakukan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi) dan ini merupakan organ tertinggi di BHP. Dalam ayat (3) dan (4) tentang susunannya di dalamnya disebutkan bahwa untuk PAUD, SD-SMU terdiri dari : “Pendiri atau wakil pendiri, pemimpin satuan pendidikan (kepala sekolah), wakil pendidik, wakil tenaga kependidikan dan wakil komite sekolah/madrasah. Untuk perguruan tinggi terdiri dari : pendiri atau wakil pendiri, wakil organ penentu kebijakan akademik, pemimpin satuan pendidikan, wakil tenaga kependidikan dan wakil masyarakat“. sementara unsure lain dapat diperbolehkan tergantung kemauan (ayat 5). Dalam ayat 6, wakil pendiri bisa lebih dari satu orang. Pasal ini sangat diskriminatif karena unsur dari pelajar dan mahasiswa tidak dilibatkan sama sekali sebagai konstituen terbesar. Dan pihak pendiri diperbolehkan memilik wakil lebih, artinya kemudian pihak pendiri inilah yang akan sangat banyak mempengaruhi kebijakan umum BHP.

Pasal 16 menyatakan bahwa wakil diluar pendiri hanya 1/3 dari keseluruhan anggota organ tertinggi pengambil kebijakan umum BHP. Sementara untuk jumlah dan komposisi pimpinan yang mengelola lebih dari satu satuan pendidikan dan wakil komite sekolah/madrasah lebiha lanjut diatur dalam anggaran dasar BHP. Artinya semakin menegaskan betapa dominannya kedudukan para pendiri.

Pada pasal 17 Ayat (3), disebutkan bahwa ketua organ penentu kebijakan umum tertinggi tidak boleh berasal dari pemimpin satuan pendidikan, wakil organ penentu kebijakan akademik, wakil tenaga pendidik/tenaga kependidikan. Juga disebutkan dalam ayat (5) bahwa baik Ketua dan anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi dapat dipilih kembali setelah masa jabatan 5 tahun untuk satu kali masa jabatan. Lantas siapa lagi yang akan menjabat ketua organ penentu kebijakan umum tertinggi selain wakil dari pendiri? Lantas jika diantara mereka ada yang korupsi apa masih layak dipilih?

Dalam pasal 18 ini diungkapkan tentang wakil pendiri yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota untuk BHPD dan Menteri (pendidikan), Menteri Agama, menteri lain dan Kepala lembaga pemerintah non departemen untuk BHPP. Sementara untuk BHPM ditentukan dalam anggaran dasar BHP.

Artinya, intervensi Negara justru menguat dalam menentukan kebijakan di kampus atau sekolah. Kemungkinan kepentingan politik dari pemerintah atas kampus atau sekolah akan sangat mewarnai kebijakan BHP dan itu berarti akan sangat melenceng dari kepentingan dunia pendidikan. Hal dalam kenyataan terjadi terutama dalam pemilihan rekor di kampus2 BHMN, dimana wakil pemerintah sangat berperan penting bagi terpilih atau tidaknya seorang rektor.

Pada pasal 31 disebutkan bahwa kekayaan pendiri itu harus dikembalikan kepada pengelola BHP. Dan tetap ada pajak yang harus disetorkan BHPP dan BHPD kepada Negara? Pertanyaannya dari mana pajak tersebut didapatkan? Apalagi jika bukan dengan beban biaya kepada pelajar dan mahasiswa serta mengkomersilkan aset-aset kampus.

1. Kekayaan BHP berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan BHP.

2. Kekayaan dan penerimaan pendapatan serta sisa hasil kegiatan BHP adalah milik BHP dan dikelola secara mandiri oleh BHP itu.

3. Kekayaan dan penerimaan pendapatan serta sisa hasil kegiatan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

a. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini jalur formal, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah; serta

b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada satuan pendidikan pendidikan tinggi.

Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan BHP menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa pendanaan pendidikan tidak sepenuhnya lagi dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Ini bertentangan dengan UUD 1945 bahwa pemerintah berkewajiban atas pendanaan pendidikan (pasal 31 ayat 4)

Dalam 34 pasal ini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menanggung seluruh pembiayaan pendidikan dasar (operasional pendidikan, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik) sementara untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi hanya 2/3 dana dari pemerintah dan pemerintah daerah. selain itu dalam ayat 4 dianjurkan bahwa peserta didik dapat menanggung biaya pendidikan dengan ketentuan 1/3 dari seluruh biaya operasional. Sementara bantuan yang diberikan dalam bentuk hibah.

Disini jelas terlihat seluruh pembiayaan tidak sepenuhnya di bawah tanggung jawab pemerintah, bahkan pemerintah pun harus menanggung biaya investasi. Suatu hal yang aneh tentunya? Dan apakah hibah itu gratis?

Pasal 35 menyebutkan,BHP dapat mendirikan badan usaha berbadan hukum. Artinya, BHP bisa mendirikan unit-unit usaha komersil seperti yang ada dalam kampus BHMN guna mendapatkan pendapatan BHP. Artinya ini menghilangkan esensi utama lembaga pendidikan, karena juga melakukan praktek bisnis.

Dalam pasal 36 ini disebutkan bahwa pemerintah juga menanggung biaya untuk BHPM sebagaimana dalam pasal 34. Pertanyaannya, kenapa tidak dioptimalkan dana pemerintah untuk mendirikan sekolah dan kampus negeri dan bukan sebaliknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada swasta, karena keuntungan yang akan diperoleh swasta bisa berlebih karena juga mengelola secara sendiri selain bantuan dari pemerintah.

Dalam pasal 37 ini disebutkan bahwa masyarakat dapat memberikan dana pendidikan untuk biaya investasi, biaya operasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan (ayat 1) dengan berbagai bentuk seperti sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan dan penerimaan lain yang sah (ayat 2) dan untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah akan memberikan kemudahan atau insentif pajak (ayat 3).

Pasal ini sesungguhnya memberikan kelonggaran bagi investasi di dalam dunia pendidikan dan semakin menegaskan tidak bertanggungjawabnya pemerintah dalam membiayai pendidikan. Membuka diri untuk investasi berarti menyatukan dunia pendidikan untuk kepentingan kaum imperialis mengeruk untung dari investasi baik modal yang harus dikembalikan hingga pada penguasaan terhadap hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 38 mengatur mengenai pemberian beasiswa hanya diberikan sebesar 20 persen dari jumlah peserta didik yang ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. sementara tentang berapa besarnya biayanya ditentukan oleh organ penentu kebijakan umum tertinggi BHP. Pertanyaannya, jika di kampus atau sekolah tersebut ternyata hanya ada jumlah mereka yang sedikit berhak mendapatkan beasiswa atau ada yang mayoritas miskin sama sekali melebihi 20 persen akan seperti apa beasiswanya? Tentunya yang memang benar-benar miskin tersebut tidak mendapatkan beasiswa?

Dalam pasal 39 ayat (2) dsebutkan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang sesuai dengan kapasitas sarana dan pra sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan serta sumber daya pendidikan lainnya.

Pertanyaannya rata-rata sekolah dan kampus di Indonesia tidak memiliki syarat-syarat yang disebutkan tersebut dan jika demikian apakah ada sanksi hukum bagi sekolah atau kampus yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena masih ditemukan dalam satu kelas jumlah mahasiswa melebihi kapasitas kelas yang ada, begitu juga kebutuhan akan laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. Pemerintah hanya bias memaksakan tanpa memberi solusi, jika semua dibebankan kepada lembaga pendidikan dari lembaga pendidikan mendapatkanya?

Pasal 47 menjelaskan bahwa ketenagaan BHP terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang (ayat 1). Tenaga BHP ini adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan dan /atau tenaga non pemerintah (ayat 2) dan tenaga BHP ini harus membuat perjanjian kerja dengan BHP (ayat 3). Tenaga BHP yang PNS mendapatkan remunerasi (pemberian gaji) dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta BHP (ayat 4). Sementara hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja didasarkan pada AD/ART BHP dan peraturan perundangan-undangan (ayat 5). Sementara dalam proses penyelesaian sengketa tenaga BHP diatur melalui AD BHP (ayat 6) dan jika tidak terselesaikan bisa diselesaikan melalui PTUN (ayat 7). Hal ini menjelaskan bahwa tenaga BHP harus tetap mengacu pada perjanjian kerja yang ada dalam AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, BHP yang berorientasi bisnis tentu akan menerapkan peraturan perundang-undangan yang tidak jauh berbeda dengan perjanjian kerja yang selama ini berlaku yaitu melalui sistem kerja kontrak dan outsourching. Pertanyaannya, jika sengketa diselesaikan melalui AD BHP, maka hal itu sangat ditentukan oleh pemimpin satuan pendidikan (kepala sekolah/rector) karena tidak dijelaskan tentang peranan serikat pegawai atau pekerja BHP. Dan jika di PTUN, bagaimana jika perselesihan tersebut dialami oleh tenaga BHP yang bukan PNS? Status sebagai PNS hanya akan menjadi formalitas dalam BHP, mengapa? Karena PNS harus melakukan kontrak kerja dengan pemilik BHP dan mereka hrus mematuhi AD/ART BHP tersebut. Jika dalam AD/ART BHP diatur mengenai ststus tenaga pendidik berarti mereka (tenaga Pendidik) nasibnya diatur oleh AD/ART apakah mereka akan tetap dipekerjakan atau dipecat? Ini tidak jauh berbeda dengan buruh pabrik yang tidak memiliki status yang jelas, nasib mereka ada ditangan pemilik modal.

Dalam pasal 48 ini dimungkinkan untuk adannya penggabungan BHP menjadi BHP baru atau bergabung dalam BHP yang telah ada. Dimana seluruh modal (aktiva dan pasiva) dari BHP yang menggabungkan diri menjadi milik BHP baru atau yang menggabungkan diri.

Artinya hal ini menandaskan pengelolaan lembaga pendidikan yang tidak ubahnya dengan merger atau akuisisi perusahaan. Dan ini hanya akan menguntungkan sekolah atau kampus besar yang berpengaruh dan dengan dukungan sumber daya yang kuat dan menghancurkan sekolah atau kampus kecil. Dan jika penggabungan terjadi yang perlu jadi catatan bagaimana nasib pelajar, guru, dosen, mahasiswa dan karyawannya?

Pasal 49 ini menyebutkan BHP bisa bubar karena pailit. Artinya jika itu terjadi bagaimana tanggung jawab BHP untuk peserta didik dan tenaga BHP? Bagaiman proses kelanjutan belajar mengajarnya dan bagaimana tentang kesejahteraan tenaga BHP (gaji atau pesangon)? Sementara untuk pesangon dan gaji ini tengah disusun RPP Pesangon yang intinya menghapus pesangon bagi pekerja sebuah perusahaan. Dan BHP logikanya adalah perusahaan.

Dalam pasal 51 disebutkan Pemerintah yang diwakili menteri dan pemerintah daerah yang diwakili gubernur, bupati atau walikota dapat memberikan sanksi atau mencabut izin satuan pendidikan jika terbukti BHP melanggara AD/ART BHP dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat memungkinkan bagi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan pemerintah daerah jika dia tidak menyenangi kinerja BHP atau sosok pemimpin satuan pendidikan dalam pemberian sanksi.

Dalam Ketentuan Peralihan pasal 53, Jika undang-undang ini telah berlaku, satuan pendidikan formal atau lembaga pendidikan dapat tetap menjalankan kegiatannya sampai izinnya selesai atau dicabut izinnya. Artinya sangat memungkinkan kapan saja penerapan BHP dipaksakan kepada setiap sekolah dan kampus.

Pasal 54 menyebutkan, Untuk satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah yang akan menjadi BHPP dan BHPD diberi waktu hingga 6 tahun untuk menyesuaikan menjadi BHP. Pasal ini terkait erat dengan pasal sebelumnya yaitu memaksakan regulasi-regulasi yang anti RAKYAT untuk diterapkan

Dalam pasal 55 disebutkan, Untuk perguruan tinggi BHMN harus menyesuaikan diri dalam waktu 3 tahun. Hal ini sangat dimungkinkan karena kampus BHMN telah mempersiapkan diri melalui ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam RUU BHP.

Pasal 56 menyebutkan tentang Yayasan, perkumpulan, badan hukum lainnya yang selama ini mengelola pendidikan formal harus segera menyesuaikan diri dengan tata kelola BHP berbentuk BHPM. Artinya hal ini kemudian menjadikan fungsi yayasan dan pengelola pendidikan sekaligus. Hal inilah yang mendorong protes luas dari berbagai yayasan atau perkumpulan yang menggeluti dunia pendidikan, karena persoalan keuangan tidak sepenuhnya lagi di tangan yayasan.

KESIMPULAN

Dari pembedahan atas kandungan RUU BHP, bisa didapatkan beberapa kesimpulan penting yaitu :

1. Privatisasi Pendidikan

RUU BHP secara jelas menegaskan bahwa pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat yang secara konkret dengan adanya otonomi pendidkan untuk mengelola kurikukulum hingga soal pendanaan. Karena proses investasi juga dijamin dalam RUU BHP, termasuk investasi dari asing. Terbukti bahwa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi pemerintah hanya menanggun 2/3 dananya. Parahnya, ini berlaku untuk TK-Perguruan Tinggi.

2. Komersialisasi Pendidikan

Dengan kesempatan pengelolaan pendidikan secara otonom, membuka kesempatan bagi sekolah atau perguruan tinggi untuk menerapkan caranya sendiri-sendiri dalam mengeruk pendanaan, seperti kenaikan biaya SPP, pemberlakuan jalur khusus, pungli (pungutan liar), pendirian unit-unit komersil, hingga komersialisasi atas asset-aset kampus.

3. Perubahan Orientasi Pendidikan

Lembaga pendidikan tidak lagi menjadi institusi pencerdasan bangsa, tetapi berubah menjadi perusahaan jasa karena lebih mengedepankan aspek pencarian keuntungan dibandingkan menata kualitas pendidikan.

4. Tidak Ada Demokratisasi

Kedudukan organ penentu kebijakan umum tertinggi BHP yang menentukan segalanya, terutama oleh pendiri telah mengancam proses demokratisasi apalagi dia memiliki prosentase lebih besar di dalamnya. Sementara pelajar/orang tua wali dan mahasiswa tidak dilibatkan sama sekali dalam organ ini, tetapi harus menjalankan kebijakan yang ditentukan.

5. Ancaman Kesejahteraan bagi Guru, Dosen dan Karyawan

Guru, dosen dan karyawan terancam karena harus melakukan perjanjian kerja untuk bekerja di BHP yang sesuai dengan AD/ART BHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mungkin Ini Epilog.

Apa yang harus dilakukan?

Berdasarkan penyimpulan di atas, maka RUU BHP ini harus ditolak karena tidak akan menjadi jawaban bagi bobroknya sistem pendidikan nasional saat ini. RUU BHP ini justru terus membawa dunia pendidikan Indonesia ke jurang kehancurannya. Dan kenyataan saat ini dimana banyak kampus yang terus mempersiapkan menuju BHP memperlihatkan kondisi kampus yang semakin mahal biayanya, demokratisasi dipasung dan lain sebagainya.

Harus ada upaya-upaya secara serius untuk menyikapi hal ini, terutama dari pemuda mahasiswa, guru, dosen dan pemerhati pendidikan yang akan sangat merasaka imbasnya. Caranya dengan segera menata barisan yang diikuti dengan melakukan kegiatan-kegiatan propaganda massa menyoroti RUU BHP yang dipadukan dengan soal-soal konkret yang mengemuka di daerah. Selanjutnya menarik dukungan luas dari berbagai klas/sektor/golongan lainnya juga untuk menolak RUU BHP. Dan upayakan untuk melakukan aksi-aksi bersama untuk menolak RUU BHP guna terus menaikkan kadar propaganda penolakan RUU BHP di kalangan massa luas.

Mari bersatu dan bergerak untuk menolak RUU BHP karena tanpa kesatuan pikiran dan gerakan usaha kita akan sia-sia, pun menolak tanpa ada tindakan, hanya akan membuat rakyat semakin sengsara, pendidikan semakin mahal dan demokratisasi semakin dipasung. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat, lapangan pekerjaan untuk pemuda, reforma agraria untuk petani dan upah yang memadai untuk buruh adalah solusi bukan komersialisasi, bukan perampasan tanah, bukan PHK yang kita butuhkan !

Pendidikan adalah HAK rakyat yang WAJIB dipenuhi oleh pemerintah bukan KEWAJIBAN rakyat untuk membiayai dan bukan HAK pemerintah untuk mengambil keuntungan dari pendidikan itu. Mari bersatu mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.

*Alumni MAN Patas angkatan 2005/IPA. Kini sedang melanjutkan study di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Jur. Perbandingan Madzhab & Hukum, Fakultas Syari’ah, semester VI. Bergiat di Front Mahasiswa Nasional Pimpinan Kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan SMACK (Student Movement Cares Kalijaga)

 

1 comment so far

  1. senopatiarthur on

    Tulisan artikel di blog Anda bagus-bagus. Agar lebih bermanfaat lagi, Anda bisa lebih mempromosikan dan mempopulerkan artikel Anda di infoGue.com ke semua pembaca di seluruh Indonesia. Salam Blogger!
    http://www.infogue.com/
    http://pendidikan.infogue.com/komersialisasi_pendidikan_di_indonesia_analisis_yuridis_ruu_bhp


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: